MODUL 1
Tentang Proyek

Proyek adalah sebuah pekerjaan istimewa. Ia butuh paradigma, pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk memahami dan melaksanakannya dengan sukses. Proyek merupakan 
ukuran kredibilitas dan inovasi sebuah institusi
 (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2000).

A.  Pengertian Proyek
Semua orang sudah tahu pengertian dan "rahasia" proyek. Selama ini proyek mengalami penurunan makna (pejoratif) dan punya konotasi yang negatif. Orang punya pikiran kalau proyek itu adalah kegiatan bagi-bagi uang, lahan korupsi, kegiatan memupuk kekayaan, dan lain-lain. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa "pimpro" adalah "jabatan basah", yang bisa menumpuk kekayaan dengan mudah. Semua ini terjadi karena proyek dilaksanakan tanpa basis visi-misi dan akuntabilitas publik.
Proyek sebenarnya merupakan istilah yang netral. Ia adalah pekerjaan mulia. Proyek merupakan sebuah cara untuk melaksanakan rencana strategis organisasi dalam mewujudkan program serta visi dan misinya.

Beberapa pengertian proyek:
1.	Proyek adalah sebuah kegiatan investasi untuk memperluas sumberdaya guna menghasilkan (produktif) sesuatu yang bermanfaat, ketimbang   menghabiskan  (konsumtif).
2.	Proyek adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu sasaran (hasil) tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan melalui penyediaan  dana, sumberdaya manusia dan peralatan.
3.	Proyek adalah bagian dari program, yang terdiri dari rangkaian kegiatan  untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan potensi atau menyelesaikan masalah, dengan jangka waktu pendek dan sumberdaya yang terbatas.
Istilah proyek menjadi bahasa universal dalam konteks pembangunan sejak tahun 1970-an yakni merupakan rangkaian aktivitas yang barangkali terpisah dari kegiatan rutin administratif. Proyek juga memberikan kedudukan dan prioritas yang khusus. 
Asal-usul konsep proyek sebenarnya berawal di masyarakat Industrial Barat. Kegiatan rekayasa yang besar dirancang menjadi bentuk-bentuk proyek, dengan mengikuti beberapa elemen dasar. Elemen dasar itu meliputi:
1.	Simplifikasi masalah, ini menjadi tugas-tugas yang khas dengan cara memobilisasi sumberdaya, 
2.	Jangkauan waktu yang spesifik di dalam memulai dan mengakhiri proyek menurut penjadwalan anggaran dan rencana kerja, 
3.	Merencanakan sejak awal seluruh aktivitas sampai hasil-hasil yang hendak dicapai, 
4.	Menggunakan analisis ekonomi dan sistem terapan untuk menilai ide-ide proyek guna menentukan apakah proyek secara ekonomis memungkinkan atau rasional menurut kriteria teknis lainnya, 
5.	Prosedur pelaporan yang terstandar untuk keperluan monitoring, kontrol dan evaluasi.

B.  Proyek dan Pembangunan
Pembangunan adalah ide yang sangat besar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. Proyek dimaksudkan untuk mewujudkan ide-ide besar dan abstrak dalam pembangunan agar menjadi lebih kongkret dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan, proyek adalah kegiatan mobilisasi sumberdaya secara terencana dan terorganisir, yang ditujukan untuk: 
1.	Memenuhi atau memberikan pelayanan kebutuhan (dasar) manusia/ masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, penerangan, air minum, dan sebagainya.
2.	Mengembangkan atau memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat, seperti kearifan lokal, institusi lokal, budaya lokal, demokrasi, desentralisasi, partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas, dan sebagainya. 
3.	Mengatasi/menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat seperti: kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kependudukan, gender, anak jalanan, kekerasan, konflik sosial, pengungsian, penggusuran, korupsi, kesewenang-wenangan, eksploitasi, dan lain-Lain.

C.  Prinsip-prinsip Dasar Proyek Meliputi:
1.	Proyek harus membawa ide-ide perubahan, 
2.	Proyek harus relevan pada visi-misi lembaga yang bersangkutan, 
3.	Proyek harus menghasilkan daripada menghabiskan, 
4.	Proyek harus terencana dan terorganisir secara matang dan rasional, 
5.	Proyek harus berorientasi pada penyelesaian masalah, 
6.	Proyek harus relevan dan berbasis pada kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat proyek, 
7.	Tujuan pengelolaan proyek adalah untuk membuahkan hasil-hasil yang sukses,
8.	Kebijakan maupun prosedur kelembagaan harus efisien dan efektif dalam memberikan dukungan terhadap komitmen proyek, 
9.	Proyek mengikuti siklus kehidupan: rencanakan dahulu, baru dilaksa-nakan.

D.   Proyek Yang Baik
Sebuah (usulan/proposal) proyek yang baik, paling tidak mencakup 4  kriteria utama:
1.	Relevan
•	Proyek harus relevan dengan agenda pembangunan nasional/ regional/lokal,
•	Proyek harus relevan dengan visi, misi dan mandat organisasi yang bersangkutan,
•	Proyek harus relevan dengan kebutuhan, potensi dan problem yang dihadapi masyarakat penerima proyek ,
•	Jika hendak diusulkan ke lembaga donor, proyek harus relevan dengan "kebutuhan" lembaga donor sebagaimana dirumuskan dalam country policy and strategy mereka.
2.   Layak (fisibel)
Tujuan maupun hasil proyek harus layak, realistik dan jelas yang bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek dan sumberdaya yang terbatas. Karena itu, proposal proyek harus diformulasikan secara baik, matang, sistematis, rasional, dengan menggunakan metode atau tools (alat) yang memadai.
3.  Berkualitas
Kriteria ini mencakup sejumlah faktor-faktor kualitas (quality factors) yang  bisa mendukung keberhasilan dan manfaat proyek, yaitu:
•	Kapasitas manajemen yang dimiliki lembaga pengusul program, seperti: pengalaman mengelola proyek, kapasitas individu, sistem pengelolaan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, dll.
•	Kerangka kebijakan rasional yang dimiliki oleh lembaga pengusul,
•	Penghargaan terhadap nilai-nilai sosial-budaya milik masyarakat yang dilibatkan dalam proyek,
•	Pemilihan teknologi berbasis lokalitas. 
      4.  Kerangka Appraisal  (Pernilaian) Lembaga Donor
Dahulu lembaga donor lebih mengutamakan kriteria "jaminan personal" sebagai kerangka appraisal untuk menilai dan menyetujui proposal proyek yang diajukan oleh lembaga-lembaga yang concern terhadap pembangunan. Tetapi ternyata "jaminan personal" itu menimbulkan masalah di tengah jalan, yang mengakibatkan proyek kurang akuntabel dan kurang membuahkan hasil yang berkualitas. 
Sekarang sejumlah lembaga donor lebih mengutamakan kriteria relevansi, kelayakan, kualitas dan keberlanjutan untuk menilai dan menyetujui proposal proyek. Semua kriteria appraisal ini jelas lebih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan, ketimbang kriteria "jaminan personal". 
Hampir setiap lembaga donor punya country policy and strategy, yang antara lain memuat sejumlah kriteria itu. Dalam hal relevansi, misalnya, country policy and strategy setiap lembaga donor sudah menegaskan program dan bidang yang digarap dan wilayah garapannya. Ini akan tampak dari panduan proposal yang diberikan oleh setiap lembaga donor. Banyak lembaga donor misalnya  menanyakan:
a.	Relevansi usulan proyek dengan program yang mereka kembangkan,
b.	Pengalaman terkait lembaga pengusul dengan usulan proyek
c.	Kapasitas personal dan institusional yang mendukung keberhasilan proyek,
d.	Strategi yang dikembangkan lembaga pengusul untuk memelihara keberlanjutan pasca proyek
e.	Visi, misi, tujuan, mandat, kebijakan dan program lembaga pengusul.

MODUL 2
Siklus Manajemen Proyek (SMP)

Setiap perencanaan pasti salah, ketika kita melihatnya ke belakang.
(GTZ Jerman, 1997)
Banyak jalan menuju Roma. Tugas utama perencanaan adalah menemukan
jalan mana yang terbaik. (GTZ Jerman, 1997).

A.  Siklus Manajemen Proyek (SMP)
      1. Pengertian
SMP umumnya dipahami sebagai sebuah cara (metode) pengelolaan proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengikuti sekuensi dalam bentuk daur ulang (siklus). Siklus dimulai dari identifikasi sebuah ide (gagasan awal) dan mengembangkan gagasan ke dalam rencana kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Sejumlah gagasan awal di dalam konteks empirik (sosial, politik, ekonomi, budaya, dll) yang dihadapi oleh masyarakat. 
SMP memberikan sebuah struktur berpikir dan bekerja yang menjamin bahwa semua pihak-pihak yang berkepentingan (stakehol-ders) terlibat dan menjamin tersedianya informasi yang relevan, sehingga keputusan-keputusan dapat diambil pada tahapan-tahapan kunci dalam proyek.

Bagan 2.1
Siklus (Dasar) Manajemen Proyek (SMP)

Planning

Implementation

Evaluation

SMP secara generik dibagi menjadi tiga tahap: perencanaan, implementasi dan evaluasi (bagan 2.1.).
Perencanaan merupakan tahapan paling kritis dan kompleks dalam SMP. Dalam SMP, perencanaan dimaknai sebagai bentuk negosiasi antar stakeholders dalam mempersiapkan kerangka kerja proyek, yang mencakup tujuan proyek, kebutuhan bersama yang akan dipenuhi, basis untuk memulai proyek, strategi untuk mencapai tujuan, dan rencana tindakan. Tidak ada perencanaan proyek yang benar secara obyektif. Tetapi perencanaan proyek bisa dianggap relatif baik bila pengelola proyek dan penerima manfaat menerima kerangka kerja (rencana proyek) sebagai kaidah penuntun tindakan mereka. Pekerjaan perencanaan adalah menjaga agar proyek bisa membikin nyaman aktor-aktor yang terlibat (kompromi atas kepentingan yang berbeda), terkait dengan kapasitas mereka (fisibel dan ketersediaan secara ekonomis), dan berada dalam kekuatan mereka (kondisi kerangka kerja).

2.  SMP menyumbangkan tiga tema umum Yaitu: 
a.	Mendefinisikan keputusan-keputusan kunci, informasi yang dibutuh-kan, dan tanggungjawab setiap tahap, 
b.	Tahap-tahap dalam SMP bersifat progresif, setiap tahap membutuhkan penyempurnaan berikutnya, 
c.	Menggambarkan evaluasi untuk membangun pengalaman dari proyek yang berguna untuk mendesain kembali proyek atau program berikutnya.
SMP juga dikatakan sebagai pendekatan terpadu pengelolaan proyek yang mengumpulkan konsep-konsep yang relatif sederhana, tugas-tugas dan tekniknya, yakni: 
•	Konsep siklus proyek 
•	Analisis stakeholders 
•	Perangkat Kerangka Kerja Logis (logical framework) 
•	Faktor-faktor kualitas kunci 
•	Penjadwalan aktivitas dan sumberdaya 
•	Struktur dokumen proyek yang koheren dan terstandar.
3.  Sejumlah isu yang perlu diperhatikan dalam SMP 
a.  Tujuan proyek  harus jelas dan realistik, yakni memuat: 
•	Gambaran tentang kejelasan perbedaan antara tujuan dengan perangkat untuk mencapainya 
•	Sebuah definisi yang jelas dan realistik tentang sasaran proyek yang harus selalu memperhatikan keberlanjutan manfaat bagi kelompok sasaran proyek 
•	Risiko dan asumsi: faktor-faktor makro eksternal yang dapat secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek
b.	Faktor-faktor kualitas yang memperkuat manfaat proyek dalam jangka panjang yang memuat:
•	Kebutuhan akan kerangka kebijakan rasional, khususnya kebijakan sektoral, yang dimiliki oleh negara/daerah penerima manfaat,
•	Kebutuhan memilih teknologi yang memadai, dengan memakai sumberdaya lokal yang bisa diperbarui,
•	Penghargaan terhadap nilai-nilai sosio-kultural masyarakat yang terlibat,
•	Kapasitas manajemen lembaga yang bersangkutan, baik publik maupun privat, yang hendak menjalankan proyek,
•	Viabilitas ekonomi dan finansial bagi pendanaan proyek, termasuk keberlanjutan manfaat bagi penerima manfaat.
c.	Kontribusi proyek terhadap pencapaian tujuan kebijakan universal 
Proyek pada umumnya harus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, proteksi terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, pemberantasan kemiskinan, demokrasi, HAM, rule of low, perdamaian, resolusi konflik, penghargaan terhadap lokalitas, dll.

B.  Rasionalitas dan Relevansi Proyek
SMP mengandung prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
1.	Pentahapan siklus proyek-pembuatan keputusan terstruktur dan terinformasikan
2.	Berorientasi pada mitra dan stakeholder: melibatkan stakeholder dalam pembuatan keputusan,
3.	Perencanaan menggunakan kerangka kerja: analisis yang komprehensif dan konsisten,
4.	Keberlanjutan: mekanisme untuk memastikan arus manfaat yang berlanjut
5.	Pendekatan terpadu: intregasi vertikal dan dokumen yang standar

SMP menjamin:
•	Relevansi
•	Fisibilitas
•	Keberlanjutan

SMP mewajibkan para pengelola proyek untuk memfo-
kan pada kebutuhan riil para penerima manfaat proyek :
dengan cara menyiapkan penilaian (assessment) yang 
rinci tentang situasi yang berkembang dan dengan cara
menerapkan metode kerangka kerja logis proyek.
Sejak awal, aspek-aspek keberlanjutan harus diperhatikan dan dimasukkan dalam desain proyek. 
Kekuatan SMP adalah bahwa dokumen proyek terstruktur menurut format standar yang menjangkau semua isu-isu yang relevan, termasuk asumsi-asumsi yang menjadi basis proyek.  
Pada setiap tahapan dalam SMP, isu-isu itu diuji, direvisi dan dibawa menuju tahapan berikutnya. 
SMP membuat konsep  dan konteks proyek bisa berjalan secara jelas, logis, fisibel, dan memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik.
SMP mewajibkan para pengelola proyek untuk memfokuskan pada kebutuhan riil para penerima manfaat proyek dengan cara menyiapkan penilaian (assessment) yang rinci tentang situasi yang berkembang dan dengan cara menerapkan metode kerangka kerja logis proyek.

Tabel 2.1
Rasionalitas SMP

Pengalaman Negatif	Respon oleh SMP	
Kerangka strategis yang tidak jelas	Pendekatan strategis yang dirumuskan secara jelas                                                  	
Analisis situasi yang miskin	Perbaikan analisis situasi	
Perencanaan dan implementasi yang hanya berbasis pada kegiatan dan anggaran	Perencanaan dan implementasi yang berbasis pada tujuan	
Hasil-hasil yang tidak diferivi-kasi	Hasil-hasil yang bisa dibuktikan	
Visi jangka pendek	Fokus pada keberlanjutan jangka panjang	
Dokumen proyek yang tidak koheren	Format yang tertstandar	
Persepsi yang tidak sama	Pengetahuan dan pemahaman bersama tentang tujuan dan cara mencapai tujuan	
Sumber: Komisi Eropa, 2001.

C.  Enam Tahap SMP
SMP secara generik hanya mengambil tiga tahapan: perencanaan, imple-mentasi dan evaluasi. 
Perencanaan adalah tahapan yang sangat kompleks, yang menyangkut pemrograman, identifikasi, formulasi, penganggaran, studi kelayakan dan lain-lain. Karena kompleksitas itu, tiga tahapan itu diperluas menjadi 5-6 tahap. 
Bagi lembaga donor, penganggaran dianggap sebagai tahapan penting yang harus dilepaskan dari perencanaan. Setiap lembaga donor punya model yang berbeda-beda, tetapi model yang dirancang oleh Komisi Eropa bisa kita jadikan sebagai panduan.

 Komisi Eropa merancang SMP menjadi 6 tahap (bagan 2.2)

Bagan 2.2
Siklus Manajamen Proyek
 (Komisi Eropa)

Program

Identifikasi

Evaluasi

									

Formulasi

Implementasi

	

Pembiayaan

					

1.    Pemrograman
Dalam tahap pemrograman (programming), situasi nasional-regional dan  sektoral dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, keterbatasan dan kesempatan masyarakat yang bakal menerima proyek. Kegiatan ini antara lain mencakup: 
•	Review indikator sosial-ekonomi,
•	Review perubahan sosial-politik nasional-lokal,Review kebijakan sektoral (desentralisasi, kesehatan, kehutanan, pendidikan, perumahan, lingkungan, dll),
•	Review Undang-undang atau regulasi pemerintah,dan lain lain.
Sasarannya adalah mengidentifikasi dan menyetujui tujuan utama dan prioritas sektoral untuk pengembangan kerjasama, sehingga bisa memberikan kerangka program yang fisibel dan relevan bagi proyek yang bakal disiapkan.

2.   Identifikasi
Gagasan awal proyek dan bentuk-bentuk tindakan lainnya diidentifikasi untuk bahan kajian lebih lanjut. Hal ini mencakup konsultasi dengan calon kelompok sasaran dengan melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan lokal, analisis terhadap masalah yang dihadapi kelompok  sasaran. Sebuah keputusan dapat diambil dalam kerangka relevansi gagasan proyek (baik kebutuhan kelompok sasaran dan kerangka kerja program).
Need assessment (NA) ataupun studi kelayakan adalah sebuah kegiatan yang populer dalam identifikasi proyek. NA yang sistematis secara komparatif merupakan sebuah fenomena baru dalam rubrik proyek pembangunan. Secara umum kebutuhan (need) digambarkan sebagai keinginan, aspirasi, kepentingan dan kehendak masyarakat. Dalam literatur pembangunan, kebutuhan dimaknai sebagai kesenjangan antara "apa yang terjadi" (realitas) dan "apa yang seharusnya" (harapan). Tampaknya ada sebuah konvensi di antara agen dan praktisi pembangunan, bahwa NA merupakan sebuah langkah identifikasi dan pengukuran masalah atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, membuat prioritas masalah dan kesenjangan yang bakal ditangani, dan menentukan jalan untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu.
Kebutuhan seharusnya muncul secara langsung dari ide-ide yang diartikulasikan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau stakeholders dalam komunitas. Gagasan proyek dan tujuan seharusnya berbasis pada kebutuhan itu.
Urgensi NA: 
•	Mendorong komitmen dan antusiasme target penerima manfaat,
•	NA menghasilkan data untuk mengembangkan indikator evaluasi,
•	NA mendorong komunitas agar merasa memiliki proyek,
•	Sebagai sebuah sistem penyelidikan efektif yang memberikan informasi bagi pembuat keputusan,
•	NA menjawab siapa membutuhkan apa yang didefinisikan oleh siapa.
NA yang sistematis terdiri dari beberapa tahapan: 
•	Identifikasi kebutuhan,
•	Penyusunan prioritas kebutuhan,
•	Kategorisasi level kebutuhan,
•	Mengambil keputusan tentang kebutuhan yang akan ditembak,
3.	Formulasi 
•	Hasil pemrograman, need assessment ataupun studi kelayakan disusun ke dalam bentuk Term of Reference (TOR),
•	TOR dikembangkan menjadi proposal proyek
•	Penerima manfaat dan stake holder berpartisipasi dalam menyusun proposal, terutama ikut menilai fisibilitas dan keberlanjutan, 
•	Keputusan diambil bersama untuk merumuskan penganggaran proposal.
  4.   Penganggaran
•	Proposal lengkap diajukan ke lembaga donor untuk memperoleh bantuan,
•	Lembaga donor akan melakukan seleksi sampai membuat keputusan,
•	Rincian detail lihat MODUL 5
5.  Implementasi
•	Proyek dijalankan dan dimobilisasi
•	Tender atau kontrak dilakukan untuk keperluan bantuan teknis bagi pengelolaan proyek. Mencari konsultan untuk mendukung pelaksanaan proyek,
•	Koordinasi antar staf untuk menjalankan proyek. 
•	Penggunaan anggaran,
6.	Evaluasi 
Evaluasi mencakup usaha mencari dan mengumpulkan informasi yang akan dijadikan dasar menilai suatu pragram, hasil, prosedur, lujuan, atau manfaat berbagai cara pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

MODUL 3
Kerangka Kerja Logis (KKL) Dalam Manajemen Proyek

KKL atau Logical Framework (Logframe) proyek pertama kali diciptakan oleh US Agency for International Development (USAID), sebagai perangkat perencanaan dan manajemen proyek pembangunan. Basisnya berangkat dari teori manajemen, terutama konsep "manajemen dengan tujuan" (management by objectives) yang populer pada dekade 1960-an.
Sejak tahun 1970-an, KKL kemudian diadopsi, diadaptasi dan dikem-bangkan oleh sejumlah lembaga-lembaga pembangunan internasional seperti DFIO Inggris, CIDA Canada, World Bank, AUSAID, GTZ Jerman, Komisi Eropa, OECD, ISNAR, NORAD, DANIDA, dan lain-lain. USAID sendiri sempat memba-talkan penggunaan kerangka kerja itu pada tahun 1980-an, karena dirasakan terlalalu kompleks, kaku, tidak fleksibel. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, USAID menggunakan KKL itu lagi setelah dikaji dan dikembangkan oleh lembaga donor lainnya.
GTZ Jerman yang barangkali paling berjasa mengembangkan dan menyempurnakan KKL untuk perangkat manajemen proyek. Lembaga ini memperkenalkan konsep dan metode ZOPP (Zielorientierte Projektplanung) atau Objectives Oriented Project Planning. Kerja keras GTZ ini kemudian diikuti oleh Bank Dunia, Komisi Eropa dan sejumlah lembaga donor lainnya.

A.  Pengertian Kerangka Kerja Logis (KKL)
1.  KKL adalah sebuah pendekatan dan metode yang memberikan struktur sistematis bagi identifikasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam manajemen proyek.
2. KKL adalah metode analisis dan perangkat manajemen yang dapat membantu perencana dan manager dalam: 
a.  Menganalisis situasi yang berkembang selama persiapan proyek,
b.  Merumuskan logika dan perangkatnya untuk mencapai tujuan yang       
     diharapkan,
c.  Mengidentifikasi sejumlah risiko yang potensial,
d.  Merumuskan bagaimana dan apa keluaraan dan hasil yang bisa            
dikontrol dan dievaluasi,
e.  Menyajikan sebuah ringkasan proyek dalam format standar.
3.  Bagi Bank Dunia, KKL adalah sebuah metodologi sentral dalam proyek  untuk menjalankan perencanaan, implementasi, supervisi dan evaluasi. KKL adalah sebuah perangkat (tool) yang mempunyai kekuatan untuk mengko-munikasikan elemen-elemen yang kompleks dalam proyek secara jelas dan sistematis,
4.	Menurut Komisi Eropa, KKL adalah sebuah metode yang menggunakan penyajian tentang analisis hasil dengan sebuah cara yang memungkinkan tujuan proyek tertata secara sistematis dan logis. KKL harus mencerminkan hubungan sebab akibat antara level tujuan yang berbeda, untuk menunjukkan bagaimana mengontrol apakah setiap tujuan itu bisa dicapai, dan sekaligus menetapkan asumsi-asumsi apa yang perlu dikontrol oleh proyek, 
5.	KKL adalah teknik efektif yang memungkinkan pihak-pihak terkait (stake holders) bisa mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta merumuskan tujuan dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah. Dengan menggunakan struktur KKL, perencana dapat menguji desain proposal untuk memastikan relevansi, fisibilitas dan keberlanjutannya. KKL juga membantu persiapan rencana tindakan supervisi dan evaluasi proyek.

B.	Dua Tahap KKL
KKL dapat dipilah  menjadi dua tahap Yaitu tahap analisis dan tahap perencanaan (lihat table 3.1).

Dua Tahap KKL:  Tahap Analisis dan Perencanaan 
Tabel 3.1 : Pendekatan Kerangka Logis Proyek.

	Tahap Analisis		Tahap Perencanaan	
Identifikasi/ analisis	Anatisis Masalah:
•	Identifikasi stakeholders,
•	problem yang dihadapi,
•	keterbatasan dan kesem-patan, 
•	menyusun sebab akibat		Kerangka Logis:
•	Struktur proyek
•	Menguji logika internalnya
•	Tujuan yang terukur
•	Formulasi perangkat dan biaya
	
Deduksi	Analisis Tujuan:
•	Mengembangkan tujuan yang berbasis problem yg diidentifikasi
•	Identifikasi hubungan alat dan tujuan		Penjadwalan Kegiatan:
•	Menentukan sekuensi dan hubungan antar aktivitas
•	Estimasi waktu
•	Menyusun pembagian kerja	
Pemilihan Strategi	Analisis Strategi:
•	Identifikasi sejumlah stra-tegi yang bisa mencapai tujuan
•	Menentukan strategi uta-ma	Membuat spesifikasi & operasionalisasi	Penataan Sumberdaya:
Menyusun input dan anggaran	

A. Tahap Analisis
Proyek didesain untuk menembak masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran sebagai penerima manfaat proyek (beneficiaries). Proyek yang direncanakan untuk menembak kebutuhan riil penerima manfaat tidak bisa dicapai tanpa analisis terhadap situasi yang berkembang. Tentu saja situasi yang berkembang itu kemungkinan diterima dan dirasakan dengan cara yang berbeda-beda di kalangan stakeholders. Karena itu para stakeholder harus dilibatkan dalam tahap analisis ini.

Tiga langkah dalam tahap analisis:
1.	Analisis Masalah
2.	Analisis Tujuan 
3.	Analisis Strategi
1.	Analisis Masalah 	
Analisis masalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek negatif dari situasi yang berkembang dan memantapkan struktur "sebab-akibat" dalam konteks hubungan diantara problem yang muncul. Dengan kalimat lain, analisis masalah adalah alat untuk:
a.	Mengidentifikasi stakeholders yang terkait dengan proyek yang diusulkan,
b.	Menyelidiki masalah utama yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin  diperbaiki, 
c.	Meneliti sebab-sebab dan akibat-akibat yang berhubungan langsung dengan masalah, 
d.	Menunjukkan informasi tentang hubungan MASALAH, SEBAB, AKIBAT dalam suatu GAMBAR/DIAGRAM.
Teknik utama yang digunakan dalam analisis masalah adalah "pohon masalah".Bagaimana tahap-tahap analisis masalah dan penyusunan pohon masalah?
1.1	Sebelum mulai melakukan analisis masalah, yang terbaik pastikan bahwa sebagian orang yang berkaitan dengan suatu masalah juga terlibat dalam merumuskan masalah,
1.2	Buat Identifikasi dan Anda daftar masalah-masalah utama yang muncul,
1.3	Identifikasikan dan tuliskan "masalah inti" (core problem) yang akan dipecahkan bersama-sama, 
1.4	Identifikasikan mana masalah penyebab dan mana masalah akibat,
1.5	Telitilah masalah-masalah lainnya dan kondisi negatif yang menyebabkan terjadinya "masalah inti" di atas,
1.6	Tulislah banyak masalah "penyebab" ini di bawah "masalah inti",
1.7	Telitilah masalah lain dan kondisi negatif yang diakibatkan oleh masalah inti. Tulislah "akibat" ini di atas "masalah inti",
1.8	Tulislah semua hubungan sebab-akibat yang penting dengan  tanda panah,
1.9	Kontrol lagi logika sebab-akibat itu, apakah sudah tepat dan masuk akal.
Gambar 3.1: “Skema Pohon Masalah”

Masalah Inti

Penyebab 1

Penyebab 2

Penyebab 3

Penyebab 1.1

P
e
n
y
e
b
a
b
2.2

P
e
n
y
e
b
a
b
2.3

P
e
n
y
e
b
a
b
2.1

Penyebab 1.2

Penyebab 3.1

Penyebab 3.2

Penyebab 3.3

Ingat: 
•	Pusatkan pikiran Anda pada masalah-masalah yang utama,
•	Pusatkan pada masalah yang konkret dan spesifik,
•	Jangan terpaku pada perincian yang terlalu dalam pada satu bagian analisis masalah,
•	Masukkanlah hanya masalah-masalah yang dianggap penting oleh sebagian besar anggota kelompok perencana,
•	Tunjukkanlah hanya hubungan sebab-akibat yang utama dan langsung,
•	Carilah sebab-sebab yang lebih konkret (empirik) dan fisibel untuk ditangani,
•	Hindarilah mencari sebab-sebab yang terlalu besar dan abstrak, karena akan menyulitkan penanganan. Sebagai contoh: lemahnya institusi lokal karena struktur sosia yang feodal. Secara sosiologis argumen ini benar sekali, Tetapi struktur sosial yang feodal adalah sebab yang abstrak, dan sulit ditangani hanya dengan proyek jangka pendek. Melawan struktur sosial harus dengan gerakan sosial jangka panjang.
Proyek yang hanya menembak akibat-akibat masalah, dan tidak terfokus pada penyebab-penyebab masalah, maka proyek itu tidak mungkin bisa membawa manfaat yang berkelanjutan (AusAID, 2000).

                       Bagan 3.2 :  Pohon Masalah
                          “partisipasi Masyarakat”

Pemerintahan desa tidak   demokratis

Pembangunah desa terpusat

				 						Akibat

Partisipasi Masyarakat Mandul

					   	   	Masalah Inti

Kultur feodal

Masyarakat pasrah

Dominasi tokoh masyarakat

BPD tidak berfungsi

	

TM kurang paham dan empati

Kemampuan & komitmen BPD rendah 

Kurangnya dialog yg terbuka

Pengetahuan & informasi terbatas

BPD tidak berfungsi

Kesadaran Rendah

BPD terjebak formalitas

Kooptasi Negara 

									Penyebab	 			
Catatan:
1. 	Partisipasi masyarakat yang mandul merupakan "masalah inti" (core problem), yang akan  ditangani dan dijadikan sebagai basis merumuskan sasaran proyek,
2. Dua faktor: "kultur feodal" dan "kooptasi (intervensi) negara" memang rasional secara akademik, tetapi keduanya secara empirik tidak fisibel, karena sulit ditangani dalam jangka pendek. Dalam kerangka sustainabilitas, kedua faktor itu membutuhkan strategi gerakan sosial jangka panjang.

2.  Analisis Tujuan
Analisis tujuan adalah pemilihan (identifikasi) tujuan-tujuan  pembangunan yang mungkin dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Analisa tujuan juga merupakan suatu untuk meneliti tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah yang telah disebutkan dalam analisis masalah.

Merubah Masalah Menjadi Tujuan

BPD idak Berfungsi

Masalah

Partisipasi Mandul

Tujuan

Partisipasi Aktif

Fungsi BPD aktif dan dinamis

Jika analisis masalah menggunakan toll pohon masalah, maka analisis tujuan juga menggunakan toll pohon tujuan. Logika hubungan “sebab dan akibat” dalam pohon masalah bisa dirubah menjadi logika hubungan “cara dan tujuan”.
Tahapan:
Tahap ke-1: 
Mulailah dengan analisis masalah  dan kemudian gantilah semua pernyataan keadaan negatif (keadaan buruk) menjadi keadaan positif (keadaan baik).
Tahap ke- 2 : 
Telitilah semua tujuan dan hubungan agar masuk akal dan layak, serta bila diperlukan sesuaikan analisis tujuan.

Tahap ke-3: 
Tunjukkan dengan tanda panah semua hubungan tindakan- hasil yang utama dan langsung
Tahap ke-4: 
Periksalah diagram secara keseluruhan dan kemudian pertajam untuk menjamin keabsahan dan kesempurnaannya
Ingat:
•	   Pohon/diagram tujuan harus persis sama dengan pohon/diagram masalah
•	   Baik pohon masalah maupun pohon tujuan bisa diperbaiki jika ternyata ditemukan hal-hal yang mungkin penting untuk ditambahkan dan diperbaiki
•	   Hubungan logis SEBAB-AKIBAT dan CARA TUJUAN atau TINDAKAN-HASIL menjadi bagian penting selain kelengkapan analisisnya.

Bagan 3.3 :  Pohon Tujuan
“partisipasi Masyarakat”

Pemerintahan desa   demokratis

Pembangunah desa partisipatif

				 					Hasil/Tujuan

Partisipasi Masyarakat aktifl

					   	   	Sasaran Proyek

BPD  berfungsi aktif

Tokoh masyarakat fasilitatif

Kultur egalitarian

Masyarakat proaktif

	

TM  paham dan empati

Kemampuan & komitmen BPD tinggi 

Dialog yg terbuka semarak

Pengetahuan & informasi meningkat

BPD mempunyai renstra

Kesadaran menguat

BPD dinamis

Fasilitasi Negara 

									Cara/tindakan

3.  Analisis Pilihan Strategi
Analisis pilihan strategi atau prioritas tujuan merupakan suatu cara untuk meneliti beberapa pilihan strategi proyek yang dapat digunakan untuk mencapai kondisi tertentu yang diinginkan (tujuan). Ada sejumlah pertanyaan penting ketika orang akan melakukan analisis pilihan strategi:
a.	Apakah seluruh masalah dan tujuan yang telah disusun akan ditekel semua atau tidak?
b.	Kombinasi intervensi apa saja yang memungkinkan pencapaian hasil-hasil yang diharapkan dan promosi keberlanjutan manfaat bagi penerima manfaat?
c.	Bagaimana implikasi biaya terhadap intervensi yang berbeda, dan apa yang dapat didanai secara realistik?
d.	Strategi mana yang paling didukung oleh partisipasi seluruh elemen penerima manfaat proyek?
e.	Strategi mana yang paling efektif mendukung tujuan penguatan institusional? 
f.	Bagaimana dampak negatif lingkungan dapat diredam?

Dalam menentukan prioritas pergunakan ketentuan sebagai berikut:
a.	Kemampuan: seberapa besar kemampuan lembaga melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemampuan bisa dilihat dari pandanaan, teknis, tenaga, dan sumberdaya lainnya. 
b.	Keterjangkauan: seberapa besar lembaga dapat menjangkau berba-gai hal yang akan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Ini dapat dilihat terutama dari segi kewenangan. Misalnya keterjangkauan lembaga mengontrol kebijakan bupati. Apakah lembaga mampu dan berwenang? 
c.	Kesiapan: seberapa kesiapan lembaga menerima kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan? 
d.	Luas Pengaruh: Seberapa jauh/luas suatu masalah akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Seberapa banyak warga masyarakat merasakan masalah yang akan diatasi?
e.	Jangkauan Waktu: Seberapa lama waktu yang harus digunakan untuk mencapai atau menyelesaikan masalah.
Contoh analisis pilihan strategi dapat dilihat pada bagan 3.4, yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari analisis tujuan. Ada tiga bentuk strategi yang dikemukakan: pendidikan masyarakat, capacity building dan gerakan sosial. Dua strategi pertama (pendidikan masyarakat dan capacity building) dipilih karena terjangkau dan tidak butuh waktu terlalu panjang. Sedangkan strategi lainnya, gerakan sosial, dikeluarkan atau diabaikan karena tidak layak dikelola melalui sebuah proyek jangka pendek. Demikian juga dengan kultur feodal yang dikeluarkan karena terlalu abstrak dan sulit dijangkau.

                    Bagan 3.4 :  Analisis Strategi
                          “Partisipasi Masyarakat”

Pemerintahan desa   demokratis

Pembangunah desa partisipatif

Partisipasi Masyarakat aktifl

					   	   	

BPD  berfungsi aktif

Tokoh masyarakat fasilitatif

Kultur egalitarian

Masyarakat proaktif

	

TM  paham dan empati

Kemampuan & komitmen BPD tinggi 

Dialog yg terbuka semarak

Pengetahuan & informasi meningkat

Fasilitasi Negara 

BPD mempunyai renstra

Kesadaran menguat

BPD dinamis

									

Gerakan Sosial

Capacity Building

Pendidikan Masyarakat

Strategi 1		Strategi 2				Strategi 3
(Masuk)		(masuk)				(Dikeluarkan)

B.	Tahap Perencanaan: Matriks Perencanaan Proyek (MPP) 
Setelah melewati analisis masalah, tujuan dan strategi, maka langkah  berikutnya adalah perencanaan, dengan menggunakan Matrik Perencanaan Proyek (MPP). MPP merupakan sajian seluruh hasil analisis kerangka kerja logis. MPP harus menyajikan sebuah ringkasan desain proyek. MPP memberikan sebuah pandangan ke dalam elemen-elemen utama perencanaan dan bagaimana masing-masing saling berhubungan. Bagan 3.5 menggambarkan struktur dasar MPP.

Bagan 3.5.  Struktur Dasar MPP

Logika			Indikator Obyektif	Sumber Verifikasi		Asumsi 
Intervensi

Tujuan Umum

Maksud/Sasaran Proyek

									     						    

Hasil Proyek
(Oucome)

																

Kegiatan (Aktivitas)

Prakondisi

verifikasi asumsi JIKA hasil proyek bisa dicapai,
DAN asumsi yg dirumuskan benar,
MAKA sasaran/maksud proyek bisa dicapai.
1.   Level Tujuan
Tujuan yang dipilih proyek dimasukkan dalam kolom pertama, ditrans-formasikan ke dalam intervensi logis. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa masing-masing level tujuan logis, benar dan mempunyai hubungan vertikal. Artinya: aktivitas proyek diselenggarakan untuk mencapai hasil, hasil direspons oleh penerima manfaat membuahkan sasaran/maksud proyek, sedangkan sasaran/maksud didukung oleh proyek maupun institusi lain bisa menghasilkan tujuan proyek. Satu lembaga dan satu proyek saja tidak mungkin menghasilkan tujuan proyek dalam jangka pendek.
     Level Tujuan meliputi:
a.  Tujuan Umum (Goal)
Mengapa besar relevansinya?, Mengapa proyek disiapkan dan dilaksanakan? Apa relevansinya? Bagaimana proyek memberikan kontribusi kepada visi pembangunan yang lebih luas bersama-sama dengan proyek, intervensi dan lembaga lain?
b.  Sasaran/Maksud Proyek (Project Purpose)
Mengapa kecil-konteks. Mengapa proyek disiapkan dan dilaksanakan? Apa konteks masalah inti yang akan dijawab dan ditangani oleh proyek?. Dengan demikian maksud proyek akan menjawab masalah inti yang dirumuskan dalam analisis masalah, serta merumuskan hasil atau dampak yang diharapkan oleh proyek setelah pekerjaan ini lengkap dilakukan.
c. 	Hasil Proyek
Apa hasil konkret proyek? Hasil proyek menyangkut hasil konkret, produk, sistem dan mekanisme, perubahan sikap individu atau organisasi, yang kesemuanya diberikan langsung oleh proyek.
     d.   Aktivitas
Bagaimana mencapai hasil-hasil proyek? Apa saja input yang dibutuhkan? dengan kata lain, aktivitas adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil-hasil proyek.

Gambar 3.6. Level Tujuan
Intervensi Logis

Intervensi Logis

Tujuan Umum

Tujuan umum (besar) yg                    	
diberikan oleh proyek kpd 
masyarakat (relevansi)

Sasaran Proyek

Sasaran sentral proyek 			  					
yg memberikan manfaat scr 
berkelanjutan bg kelompok
sasaran

Hasil Proyek

Hasil/produk yang 
dicapai oleh aktivitas proyek

Aktivitas

Perangkat

Tugas atau tindakan yang 
dilakukan sebagai bagian utk 
mencapai hasil-hasil proyek

Perangkat fisik dan non fisik bagi aktivitas

Penjelasan:
a.  Tujuan Umum
Tujuan umum proyek harus menjelaskan mengapa proyek itu bermanfaat bagi masyarakat dalam pengertian manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat dan manfaat yang lebih luas bagi kelompok lainnya. Tujuan umum juga harus menunjukkan relevansi dengan kebijakan nasional/regional lokal serta mandat organisasi. Tujuan umum proyek tidak bakal dicapai oleh proyek sendirian, melainkan membutuhkan dampak dari kebijakan, program dan proyek lainnya.
b.  Sasaran Proyek
Sasaran proyek adalah sebuah intervensi logis yang disumbangkan proyek untuk mencapai tujuan umum. Sasaran proyek harus menembak masalah inti yang hendak ditangani proyek, dan didefinisikan dalam pengertian manfaat yang diterima oleh target penerima manfaat, sebagai sebuah hasil pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh proyek. Harap diingat bahwa sasaran proyek cukup satu saja!.
c.   Hasil proyek
Hasil proyek menggambarkan layanan yang diberikan secara langsung oleh (menajemen) proyek. Ini merupakan tanggungjawab langsung proyek. Artinya proyek harus membuahkan hasil secara langsung pada penerima manfaat, sebagaimana dirumuskan datam rencana proyek. Secara metodologis, hasil-hasil proyek harus menembak sebab-sebab utama atas masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Untuk memastikan relevansi hasil proyek pada penerima manfaat, maka analisis masalah seharusnya diidentifikasi secara partisipatif bersama kelompok penerima manfaat, terutama dalam kegiatan identifikasi (need asessment) proyek.
d.  Aktivitas Proyek
Aktivitas proyek adalah rangkaian kegiatan proyek yang memberikan layanan langsung pada penerima manfaat. Aktivitas proyek juga merupakan jabaran dari strategi yang dipilih sewaktu melakukan analisis tujuan. Salah satu kunci menggunakan kerangka logis dengan sukses adalah memahami apa definisi tentang perangkat dalam pengertian operasional, dan secara khusus hubungan antara hasil dan sasaran proyek.

Tabel 3.2
Contoh Level Tujuan
“Proyek Pengembangan Partisipasi Masyarakat”
	
Item	Intervensi Logis	
Tujuan Umum	Mendorong pembangunan desa yg partisipatif dan pemerintahan desa yg demokratis	
Sasaran Proyek	Meningkatkan partisipasi masyarakat di 12 desa	
Hasil proyek	•	Masy. di 12 desa sasaran lebih aktif dan dinamis 
•	Tomas di 12 desa fasilitatif, terbuka dan empati
•	BPD di 12 desa sasaran  aktif dan dinamis	
Aktivitas 	•	Pendampingan masyarakat
•	Diskusi komunitas
•	Rembug desa
•	Pelatihan Tomas
•	Pelatihan BPD
•	Konsultasi thd Pemdes
•	Publikasi
•	Pelatihan fasilitator desa	

Meski manager bertanggungjawab atas kegiatan untuk mencapai hasil proyek, tetapi mereka tidak bisa melakukan kontrol terhadap perilaku kelompok sasaran. Pencapaian terhadap sasaran proyek membutuhkan respons dan kepemilikan penerima manfaat secara berkelanjutan (lihat bagan di bawah). Tugas pelaksana proyek berikutnya adalah mendorong, memfasilitasi, mendampingi dan melakukan supervisi agar respons dan kepemilikan ini berjalan dengan baik, sehingga sasaran proyek bisa tercapai.

Bagan 3.7
Logika Keberhasilan Proyek

Hasil Proyek

Sasaran Proyek

Tujuan Umum

Aktivitas

Penerima manfaat proyek merespon, memiliki dan melanjtkan hasil proyek

2.   Indikator Obyektif
Indikator obyektif (IO) menggambarkan tujuan proyek dalam pengertian yang terukur secara operasaional dan menyajikan basis pengukuran kinerja. Secara spesifik IO merupakan deskripsi operasional tujuan umum, sasaran proyek dan hasil-hasil proyek. Spesifikasi IO bertindak sebagai sebuah pengontrol viabilitas tujuan dan membentuk basis monitoring proyek. Sekali indikator diidentifikasi, maka ia dikembangkan dengan memasukkan rincian tentang kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi.

Tabel 3.3
Contoh Indikator Obyektif

Sasaran Proyek: Meningkatnya status kesehatan	
•	Susuntah kualitas (hakekat indikator): angka kematian ditekan,
•	Susunlah kelompok sasaran (siapa): angka kematian bayi ditekan 
•	Tentukan tempat (di mana): ...di Kabupaten Pringgodani,
•	Tentukan kuantitas (berapa banyak): ...dari X ke Y, 
•	Tentukan waktu (kapan): ...pada tahun 2005.	
Maka kalau disusun menjadi: Angka kematian bayi di Kabupaten Pringgodani ditekan dari 20% mejadi 10% pada tahun 2005	

Catatan: 
Manajemen proyek umumnya menganjurkan kita membuat indikator yang bisa dihitung secara kuantitatif. Akan tetapi hal ini tidak selalu dapat dilakukan. Indikator tidak selalu rigit. Prinsip dasarnya: hekekat indikator adalah kualitas yang meningkat, bukan kuantitas yang bertambah. Sebagai contoh adalah "meningkatnya partisipasi masyarakat" yang sulit dibikin indikator kuantitatif.

3.  Sumber Verifikasi
Ketika indikator-indikator diformulasikan, sumber informasi dan cara pengumpulan informasi harus dirumuskan secara spesifik. Hal ini membantu untuk menguji apakah indikator bisa diukur secara realistik pada konteks pengeluaran waktu, uang dan usaha. Sumber verifikasi seharusnya mencakup:
•	Format penyediaan informasi (misalnya laporan kemajuan, keuangan proyek, catatan proyek, statistik kantor, dll),
•	Siapa yang memberikan informasi,
•	Frekuensi penyampaian informasi (bulanan, empat bulanan, tahunan, dll).
Sumberdaya proyek seharusnya dinilai dari sisi aksesibilitas, realibilitas dan relevansi. Kerja dan biaya pengumpulan informasi yang dihasilkan oleh proyek sendiri harus dinilai dengan perangkat yang memadai. Penilaian ini sering berhubungan dengan persoalan relasi antara kompleksitas sumber verifikasi dan biaya, seperti terlihat dalam bagan 3.7.
Bagan 3.7. Memilih Sumber Verifikasi

					   Survei spesifik	   
                          Wawancara dg klp sasaran	
	                    Data statistik
	Laporan manajemen

			Catatan administrasi

								Kompleksitas
4.  Asumsi 
Asumsi menunjuk pada kondisi yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kesuksesan proyek, yang notabene tidak bisa dikontrol langsung oleh manager (pengelola) proyek. Sebuah asumsi adalah pernyataan positif atas kondisi yang harus ditemukan agar bisa mencapai sasaran dan tujuan proyek. Sedangkan risiko adalah pernyataan negatif yang mungkin menjadi kendala pencapaian proyek. Prakondisi adalah kondisi atau prasyarat yang ditemukan sebelum proyek dimulai.
Asumsi :
Faktor-faktor eksternal yang penting bagi kesuksesan proyek, maka mereka:
•	Mendefinisikan lingkungan sistem dan itu keberlanjutan,
•	Meringkas faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol oleh proyek, 
•	Adalah faktor-faktor yang tidak bisa ditembak proyek, tetapi harus dimonitor.

Tabel 3-4 
Kerangka Kerja Logis
"Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa"

Item	Intervensi Logis	Indikator obyektif	Sumber Verifikasi	Asumsi	
Tujuan Umum	Mendorong pembangunan desa partisipatif dan Pemerintah desa lebih demokratis	•	Rencana pembangunan.desa partisipatif
•	Kebijakan desa lebih aspiratif  dan terbuka
•	Pemdes lebih akuntabel	•	Renstra desa
•	Rencana pembangunan desa		
Sasaran Proyek	Meningkatkan partisipasi masy. Desa	•	Meningkatnya partisipasi masy. dlm pembuatan keputusan desa
•	Meningkatnya  kepedulian warga  dlm komunitasnya
•	Meningkatnya partisipasi masy. dlm monitoring  dan evaluasi pemb. dan pem-an desa	•	Notulen rapat RT, 
•	Musrenbangdus, 
•	Musrenbangdes
•	Observasi tahunan di 12 desa 	Kesadaran masyarakat Terbentuk

	
Hasil Proyek	Masyarakat di 12 desa sasaran  lebih aktif dan dinamis	•	Terbentuknya forum   warga  yang terbuka selapanan sekali
•	Meningkatnya   aspirasi masy. dlm forum warga
•	Agenda forum yg agendatif
•	Jumlah isu-isu pembangunan dan pemerintahan  yg dibicarakan dlm FW	•	Notulen forum warga
•	Kebijakan desa	Warga masy. Bersedia dan berani menyampai-kan aspirasi secara terbuka	
	Tomas di 12 desa lebih fasilitatif, terbuka & empati	•	Sejumlah 400 tomas terlatih & memahami  prinsip demokrasi dan partisipasi
•	Frekwensi dialog antara Tomas dan warga meningkat dan berkelanjutan
•	FW lebih komunikatif dan terbuka
•	Tomas menyerap aspirasi  dan kebutuhan warga	•	Evaluasi pelatihan
•	Notulen dialog rutin	Tomas rela, mampu & mempunyai komitmen

	
	BPD 12 desa  sasaran berfungsi aktif dan dinamis	•	BPD mempunyai renstra
•	Rapat mingguan BPD
•	Sejumlah 120  anggota BPD terlatih dan memahami prinsip-prinsip partisipasi dan demokrasi
•	BPD memiliki kemampuan membuat legal drafting
•	Dengar perdapat antara BPD dan warga selapanan sekali	•	Notulen rapat BPD
•	Renstra BPD
•	Evaluasi pelatihan	Anggota BPD mempunyai komitmen, kemampuan dan keberanian

	
Aktivitas	•	Pendampingan masyarakat
•	Diskusi komunitas
•	Rembug desa
•	Pelatihan Tomas
•	Pelatihan BPD
•	Konsultasi pada Pemdes
•	Publikasi
•	Pelatihan fasilitator desa	Perangkat : bantuan teknis, perlengkapan modul	Biaya	Substansi dan metode falitasi diskusi dan pelatihan diterima dg baik oleh penerima manfaat	
				Pemdes, BPD dan Tomas terbuka dg proyek	

MODUL 4
Format Umum Proposal Proyek

Judul/Tema Proyek .
Pelaksana Proyek . 
Besaran Anggaran
Jangka Waktu Proyek,
Ringkasan (masalah, tujuan, sasaran, kelompok sasaran, dan kegiatan)

A.  Latar Belakang
Latar Belakang ini hendak menjawab mengapa proyek yang bersangkutan diusulkan. Dengan demikian, latar belakang merupakan justifikasi bagi usulan proyek. Latar belakang Sebenarnya dibangun dari proses programming dan identifikasi (need assessment) yang dilakukan oleh lembaga pengusul. Dua proses ini mencakup dua hal besar yang mengisi latar belakang.
1.  Konteks (potensi, masalah, dan kebutuhan komunitas). Masalah apa 
yang akan dijawab dan ditangani oleh proyek,
2.  Relevansi proyek (relevansi dengan kebijakan nasional/sektoral/lokal, 
relevansi dengan komunitas, relevansi dengan visi-misi-mandat organisasi pengusul, relevansi dengan program lembaga donor),
3.  Pengalaman terkait. Menguraikan pengalaman lembaga pengusul yang terkait dengan proyek yang diusulkan. Jika lembaga mengusulkan proyek "Pemberdayaan Institusi Sosial", pengalaman apa yang dilalui oleh lembaga itu terhadap institusi lokal. Bisa jadi pengataman itu dalam bentuk penelitian, "penyuluhan", lokakarya, seminar, pengajaran di kelas, dan lain-lain.

B.  Deskripsi Proyek 
1.	Tujuan umum proyek
Menguraikan tujuan umum proyek, yaitu apa kontribusi proyek pada visi pembangunan yang lebih luas bersama-sama dengan proyek, intervensi dan lembaga lain,
2.	Sasaran proyek
Menguraikan intervensi logis yang disumbangkan proyek untuk mencapai tujuan umum. Sasaran proyek harus menembak masalah inti yang hendak ditangani proyek, dan didefinisikan dalam pengertian manfaat yang diterima oleh penerima manfaat. 
      3.  Hasil Proyek 
 	Menguraikan hasil (produk) yang langsung diberikan oleh proyek. 
4.  Lokasi dan kelompok sasaran 
a. Mengemukakan dimana lokasi proyek, dan memberikan alasan mengapa mengambil lokasi tertentu,
b. 	Menguraikan siapa saja yang dijadikan kelompok sasaran (penerima manfaat) baik yang langsung maupun tidak langsung, termasuk memberikan alasan pemilihan kelompok sasaran itu.
5.  Strategi dan Rangkaian Aktivitas
a.  Uraikan strategi yang digunakan untuk mencapai hasil-hasil proyek,
b. Uraikan secara rinci bentuk-bentuk kegiatan, tahap kegiatan, ter-    masuk kapan, dimana, bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan                  siapa yang akan berperan serta dalam proyek,
c.  Uraikan bagaimana setiap komponen kegiatan proyek dilaksanakan    dalam mencapai tujuan-tujuan.proyek sehingga menunjukkan    langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan proyek.
      6.  Dampak yang diharapkan
a.   Perkiraan dampak pada kelompok sasaran: (1) bagaimana proyek 
bisa memperbaiki situasi kelompok sasaran; dan (2) bagaimana                       
proyek bisa meningkatkan kapasitas manegerial dan teknis kelompok sasaran, 
b.  Efek sebaran: gambarkan kemungkinan perluasan dan replikasi hasil-hasil proyek; bagaimana strategi proyek untuk menghasilkan replikasi yang-lebih luas.
c. Keberlanjutan: Bagaimana kemampuan masyarakat dipertahankan atau dilanjutkan setelah.proyek usai dilaksanakan. Uraikan keberlan-jutan  finansial, institusional dan level kebijakan. 
      7.  Asumsi dan Risiko 
a.  Uraikan asumsi, yaitu pernyataan tentang kondisi eksternal yang    
     secara   positif mempengaruhi manajemen proyek (kegiatan, hasil, 
     sasaran dan tujuan proyek), 
b.  Uraian risiko, yaitu pernyataan tentang kondisi eksternal yang secara  
     negatif mengganggu manajemen proyek (kegiatan, hasil, sasaran dan 
     tujuan proyek),
c.  Uraikan strategi atau tindakan untuk mengelola risiko.

C.  Manajemen Proyek 
     1. Struktur organisasi proyek.
     2. Staffing (Personalia): posisi, nama-nama orang, pembagian tugas)
     3. Kapasitas lembaga dan personal 
     4. Kerangka implementasi (mekanisme pengambilan keputusan, koordinasi 
         dan komunikasi, keterlibatan stakeholder dalam proyek, supervisi, perte-
         muan internal, mekanisme pertanggungjawaban, hubungan kerja antar 
         staf) 
     5. Mekanisme monitoring dan evaluasi (cara, jadwal, tolok ukur, dll).

LAMPIRAN 
1. Matriks Kerangka Kerja Logis 
2. Jadwal Kegiatan
3. Rancangan Anggaran
4. TOR untuk manajer proyek 
5. Akte Organisasi
6. Profil Organisasi (lengkap mulai dari visi, misi, organisasi sampai 
    pengalaman lembaga).
7. Curriculum Vitae pengelola proyek.

MODUL 5
Mengusulkan Proposal Proyek
ke Lembaga Donor

Menciptakan proyek dan mengajukan proposal proyek ke lembaga donor adalah sebuah seni dan petualangan yang menarik dan penuh tantangan. Pekerjaan itu butuh kepiawaian, kelincahan, kepercayaan diri, kemampuan substantif, keterampilan negosiasi dan diplomasi, serta kesabaran. Proses pengajuan sampai approval minimal membutuhkan waktu 3-4 bulan. 
Berikut ini akan diuraikan tahapan-tahapan prosedural pengajuan dan persetujuan proposal oleh lembaga donor.

Tahap ke-l: Persiapan
•	Lembaga pengusul mengidentifikasi isu, problem, maupun kebutuhan masyarakat yang akan dikaji dan ditangani,
•	Merumuskan tema umum proyek,
•	Merumuskan gagasan awal atau term of reference (TOR) berdasarkan hasii identifikasi. Atau sering disebut pra-proposal,
•	Menyiapkan kerangka logis pra-proposal itu.

Tahap ke-2: Mencari informasi lembaga donor
•	Mencari informasi lembaga donor yang mempunyai program yang sesuai dengan tema proyek yang sudah disiapkan,
•	Mencari informasi tentang country policy and strategy (CPS) lembaga donor yang bersangkutan. CPS ini mencakup isu dan program yang dikembangkan, kelompok sasaran, area yang dijangkau, format proposal, plafon dana bantuan, tahun anggaran, dokumen-dokumen administratif yang diperlukan, dan lain-lain. Informasi ini sangat penting untuk diperhatikan, agar pengajuan proposal tidak menjadi sia-sia.

Tahap ke-3: Penyusunan Proposal Lengkap
•	Lembaga pengusul menyiapkan proposal lengkap yang sesuai dengan CPS lembaga donor yang akan dituju,
•	Menyiapkan kelengkapan administratif yang dibutuhkan seperti akte lembaga, profil lembaga, informasi tentang pengalaman lembaga, CV pengelola proyek, dan sebagainya,
•	Sebagai catatan, lembaga memang harus selalu menyiapkan dokumen-dokumen penting kelembagaan yang dibutuhkan, terutama akte dan laporan tahunan (kegiatan dan keuangan).

Tahap ke-4: Pengajuan Proposal
Proposal yang sudah siap bisa diajukan ke lembaga donor yang bersangkutan bisa melalui pos atau dibawa langsung bila sudah melakukan kontak personal untuk memuluskan proses pengajuan (dan juga persetujuan). Lembaga pengusul bisa memanfaatkan contact person yang kredibel atau sudah dikenal dan dipercaya oleh lembaga donor yang bersangkutan. Tetapi yang harus diingat, lembaga pengusul jangan sampai meremehkan kualitas proposal. Dalam mengajukan proposal proyek ini, lembaga harus berpegang teguh pada prinsip kapasitas, kelembagaan, rasionalitas yang obyektif, bukan personalitas.

Tahap ke-5: Penilaian, Seleksi dan Persetujuan
Proposal yang sudah masuk ke lembaga donor akan dinilai dan diseleksi sebelum disetujui. Secara umum proses ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pejabat program (program officer) akan meneliti dan menilai apakah pro- posal yang diajukan oleh sebuah lembaga memenuhi persyaratan yang sesuai dengan CPS lembaga donor yang bersangkutan. Program officer bisa menolak proposal tetapi tidak bisa memberi persetujuan. Jika proposal dinilai "tidak bermutu" dan tidak memenuhi persyaratan, maka proposal itu langsung masuk ke kotak sampah. Program officer langsung memutuskan untuk menolak proposal itu. Jika proposal menarik dan ada unsur kebaruan (novelty) tetapi belum memenuhi syarat, proposal itu dinilai lolos dengan syarat. Artinya ke depan, proposal itu harus dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan. Jika proposal telah memenuhi syarat dan bermutu, maka langsung lolos dan masuk ke tahap seleksi " berikutnya.
2.	Proposal yang dinyatakan lolos dari tangan program officer kemudian diikutkan dalam proses seleksi oleh tim program atau tim ahli (konsultan). Tim ini akan menilai dan menyeleksi apakah proposal itu betul-betul memadai sesuai dengan kerangka penilaian proposal yang telah dibuat. Bila proposal memperoleh nilai yang layak, maka proposal itu dinyatakan lolos dari sisi substantif.
3.	Proposal yang lolos dari tangan tim program atau tim ahli kemudian dibawa ke board of governing lembaga donor yang bersangkutan. Board ini akan membuat persetujuan politik terhadap proposal yang masuk. Tentu saja tidak semua proposat yang lolos dari tangan tim disetujui oleh board. Sulit untuk mengetahui kriteria politik apa yang digunakan oteh board untuk menyetujui sebuah proposal.
4. Setelah board menyetujui sebuah proposal, maka direktur eksekutif atau country representative akan mengirimkan surat persetujuan kepada lembaga pengusul, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan telah disetujui.
5.  Setelah	memperoleh	persetujuan,	proposal itu masih	harus	melewati proses pelengkapan unsur-unsur administratif dan negosiasi antara lembaga pengusul dengan pihak programe officer (PO) dan grant manager 
(GM). Pihak PO akan meminta presentasi dan klarifikasi dari pihak pengusul tentang substansi, koherensi, rasionalitas, relevansi proposal yang diajukan. Pihak PO misalnya akan menanyakan bagaimana koherensi secara logis antara tujuan, hasil dan aktivitas. Jika dalamproposal terdapat kejanggalan, maka harus ada	revisi. 	Sementara pihak GM akan mengajak negosiasi dan memverifikasi rasionalitas anggaran dengan aktivitas, besaran tenaga, besaran nominal anggaran. Dalam 	proses ini sering terjadi pemotongan agar dana yang digunakan betul-betul rasional dan efisien, tetapi tetap efektif.
6.  Jika verifikasi, revisi dan negosiasi selesai, maka pihak lembaga donor 
akan mengirimkan draft MOU kepada lembaga pengusul. Lembaga pengusul bisa merubah draft MOU itu. Jika sudah ada kesepakatan tentang draft itu, maka langkah berikutnya adalah penandatangan MOU antara lembaga donor dengan lembaga pengusul. 
   7.	SeteLah MOU selesai, maka tahap berikutnya adalah pencairan dana dari Lembaga donor ke lembaga pengusul. Setelah itu proyek bisa dijalankan oleh pengelola.

MODUL 6
Desain Implementasi Proyek

Dalam tahapan formulasi proyek, atau tepatnya merancang proposal proyek, perlu disusun juga desain implementasi. Implementasi pada dasarnya adalah tahapan melaksanakan (menjalankan) proyek, yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya (dana, manusia, perlengkapan, waktu, software) sebagai pendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan proyek. 
Ada sejumlah pertanyaan penting dalam implementasi. 
1.	Siapa yang melakukan mobilisasi? 
2.	Apa yang dimobilisasi? 
3.	Berapa banyak? 
4.	Bagaimana metode mobilisasi itu? 
5.	Kapan dan berapa lama melakukan mobilisasi?

Cakupan Implementasi 
1.	Metode implementasi
2.	Struktur organisasi pelaksana proyek 
3.	Pembagian dan mekanisme kerja internal
4.	Mekanisme pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas proyek 
5.	Rencana kerja dan time frame (tata kala) implementasi
6.	Sistem pengelolaan keuangan

1.  Metode implementasi
Metode adalah cara tim pengelola proyek menjalankan dan memobilisasi sumberdaya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:
a.	Cara atau pendekatan dalam menempatkan kelompok sasaran dalam
Pelaksanaan kegiatan, mulai dari kegiatan-kegiatan substantif (penelitian, pelatihan, lokakarya, dll) sampai dengan kegiatan manajerial (koordinasi, komunikasi, supervisi sampai evaluasi). Dalam konteks kegiatan substantif yang dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap kelompok sasaran, tentu saja harus mengambil metode partisipatif, sebagaimana mengikuti model pendidikan orang dewasa.      Sedangkan kegiatan managerial memang tidak bisa sepenuhnya menggunakan metode partisipatif, tetapi paling tidak, para pengelola proyek perlu melakukan konsultasi dan meminta umpan balik dari penerima manfaat: Konsultasi dan umpan balik akan sangat berguna bagi tim manajemen untuk keperluan reporting dan evaluasi, termasuk untuk mengontrol bagaimana repons dan kepemilikan penerima manfaat terhadap hasil-hasil proyek.
      b.  Jika proyek dirancang, disiapkan dan dilaksanakan oleh kerjasama dua 
atau lebih lembaga, maka desain implementasi perlu menegaskan pembagian peran, hak, kewajiban dan tanggungjawab lembaga-lembaga yang terlibat.

Urgensi Konsultasi dan Umpan Balik
•	Sebagai alat kontrol tim manajemen terhadap repons dan kepemilikan  penerima manfaat terhadap hasil-hasil proyek.
•	Sebagai basis untuk mencapai sasaran proyek.
•	Melacak sisi-sisi keberhasilan proyek, dan sekaligus kendala dan tantangan di lapangan.
•	Pengumpulan informasi untuk keperluan reporting sebagai alat kontrol terhadap keberlanjutan proyek
•	Sebagai basis monitoring dan evaluasi proyek, serta perbaikan kinerja proyek berikutnya.

2.  Struktur oganisasi dan pembagian kerja
Struktur organisasi umurnnya mencerminkan mekanisme pengambilan keputusan, tanggungjawab, kontrol, supervisi, dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun struktur organisasi yang efisien tetapi bisa mendukung kerja secara efektif.
Organisasi proyek (OP) umumnya berbeda dengan organisasi lembaga induknya. OP lebih fleksibel, ada hirarkhi tetapi tidak ketat, dan otonom, yang  memungkinkan pelaksanaan kerja lebih cepat, efisien dan efektif. Tetapi OP tetap punya beban tanggungjawab pada organisasi induknya.
Manager proyek (MP) merupakan centrum pengelolaan proyek atau OP yang berrfungsi sebagai koordinator dan fasilitator, serta punya tanggungjawab terhadap pencapaian hasil proyek serta mengontrol (atau mendesakkan) keberlanjutan proyek untuk mencapai sasaran proyek.
Sebagai sebuah gambaran, mari kita susun dan simak bagaimana organisasi dan manajemen proyek "Pengembangan Partisipasi Masyarakat" di 12 Desa.  Sedangkan pembagian tugasnya adalah:

a.   Manager Proyek:
•	Bertanggungjawab mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
•	Mengkoordinasi kerja dan supervisi sekretaris eksekutif, manajer keuangan dan project officer
•	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan program officer lembaga donor
•	Menyampaikan Iaporan dan bertanggungjawab kepada direktur (pimpinan) lembaga
•	Menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada lembaga donor.

b.   Sekretaris Eksekutif:
•	Bertindak sebagai wakil manajer proyek 
•	Menyiapkan agenda kerja proyek
•	Sebagai koki proyek. Mengkoordinasi kegiatan teknis yang dibantu oleh 1 staf administratif dan 1 staf teknis. 
•	Mendokumentasikan seluruh aktivitas proyek. 
•	Menyiapkan dokumen surat-menyurat dalam melaksanakan peker-jaannya dibantu oleh 1 staf administratif dan 1 staf teknis. Staf administratif berurusan denqan dokumentasi dan surat menyiurat; sementara staf teknis berurusan dengan transportasi, akomodasi; dll

c.   Manajer Keuangan: 
•	Membantu manajer program merancang kebutuhan keuangan yang digunakan untuk pembiyaan kegiatan. Menyusun laporan rutin keuangan baik internal, kepada lembaga maupun kepada lembaga donor. 
•	MK melakukan koordinasi dan komunikasi dengan finance officer atau grant manager lembaga donor. Manajer keuangan dibantu oleh bandahara, yang bertugas mendistribusikan uang kepada yang membutuhkan dan sekaligus mencatat pemasukan maupun pengeluaran uang.
d.   Project Officer: 	
•	Melakukan penelitian penelitian lapangan
•	Menyusun modul-modul
•	Mengorganisir dan mengorganisasi kegiatan pelatihan bagi tokoh masyarakat, perangkat desa, dan BPD
•	Mengelola kegiatan publikasi buletin dan buku.
•	Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap 12 community organizer.
e.  Community organizer: 
•	Melakukan pendampingan terhadap masyarakat basis. 
•	Mengorganisir masyarakat dan forum warga. 	
•	Memfasilitasi pembelajaran sosial kelompok-kelompok masyarakat. 
•	Melakukan reporting kegiatan dan hasiL pendampingan.

Contoh Organisasi  Proyek
“Pengembangan Partisipasi masyarakat”

Direktur Lembaga

Manajer Proyek

2 Konsultan

Programe Officer lembaga Donor

1 Sekretaris Eksekutif

1 manajer Keuangan

Grant Officer LD

1 Staf administratisi & 1 orang staf teknis

1 Bendahara

Project Officer

Project Officer

Project Officer

Project Officer

Project officer

Project Officer

2 orang 
Commu-
nity  organizer

2 orang commu-nity organizer

2 orang  community organizer

2 orang community organizer

2 orang community orbagizer

2 orang community organizer

3.  Kerangka Implementasi
Setelah merumuskan struktur oganisasi dan pembangian tugas, petaksana proyek perlu menyusun kerangka implementasi atau sering disebut sebagai Standart Operasional Prosedur (SOP), yang berisikan kerangka kerja untuk menjalankan kegiatan proyek agar lebih efisien dan efektif. 
Kerangka implementasi ini mencakup:
•	Mekanisme pengambilart keputusan
•	Agenda koordinasi dan komunikasi baik internal maupun internal
•	Bentuk keterlibatan stake holder dalam proyek
•	Agenda supervisi
•	Agenda pertemuan internal. 
•	Mekanisme pertanggungjawaban
•	Hubungan kerja antar staf
•	Pandaan Perencanaan dan Manajemen Pyoyek
•	Mekanisme pengelolaan keuangan
•	Penggunaan perlengkapan proyek,dll.
4.   Rencana Kerja
Agar agenda kegiatan proyek lebih sistematis, logis, tertata dan terprediksi, maka pengelola proyek perlu menyusun rencana kerja selama proyek berlangsung, dari awal sampai akhir. Rencana kerja ini bisa disusun dalam bentuk tabel sebagai  berikut:

Rencana Kerja Proyek
Pengembangan Partisipasi masyarakat
Tahun Pertama

No 	Kegiatan 	Bulan ke	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Riset													
2	Diskusi terbatas													
3	Penyusunan modul													
4	Rekruitmen dan pelatohan bagi pendamping													
5	Pendampingan 													
6	Supervisi													
7	Bulletin 													
8	Evaluasi dan progress report													

TOR Bagi Manajer Proyek
UNDP, termasuk juga Partnership for Governance Reform in Indonesia, adalah lembaga donor (agen pembangunan) yang membutuhkan dokumen tentang term of reference dalam pengelolaan proyek dari lembaga pengusul. TOR itu merupakan uraian tentang tugas, peran, tanggungjawab, hak, dan kapasitas setiap staf yang terlibat dalam proyek. Berikut ini akan diuraikan TOR bagi Manajer Proyek
Jabatan: 			Manajer Proyek 
Bertanggungjawab pada: 	Direktur Eksekutif
 Lokasi Kerja: 		Kota Yogyakarta
Basis pekerjaan: 		Kontrak, full time
Gaji Butanan: 		Rp 5.000.000,00

Ruang Lingkup Posisi
Manajer Proyek (MP) mempunyai tanggungjawab terhadap perencanaan, desain, implementasi, supervisi, dan managemen proyek (pengembangan partisipasi masyarakat) baik pada level substansi, proses maupun hubungan. MP harus menjaga hubunyan yang dekat dengan pemerintah lokal, NGO lainnya, organisasi rakyat, konsultan, lembaga donor, dll, dalam konteks mendukung implementasi dan pencapaian hiasil-hasil proyek.
Tanggungjawab kunci 
a.	Manajemen Proyek:
•	Memastikan penilaian, implementasi, monitoring, dan evaluasi proyek secara efektif
•	Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya beserta hasilnya kepada direktur dan pihak lembaga donor
•	Mengkoordinasikan perencanaan dan proses review pada level proyek untuk memastikan partisipasi stake holder
•	Memastikan pelaporan administrasi, keuangan dan kegiatan yang sesuai dengan petunjuk awal, sistem dan standar auditing
•	Memfasilitasi hubungan dan pembelajaran antar desa
•	Memelihara arus informasi yang efektif antar stakeholder.
b.	Budgeter 
•	Memastikan pengelolaah keuangan proyek secara efektif dan efisien, yang mencakup pembiayaan, pemasukan dan pengeluaran, perkiraan, transfer dana, serta pembukuan.
•	Mempertanggungjawabkan pengggunaan anggaran kepada lembaga dan donor.
•	Memastikan ukuran-ukuran dan sistem pengelolaan keuangan yang memadai di hadapan lembaga donor.
c.	Sumber Daya Manusia 
Memastikan pengelolaan SDM proyek, termasuk rekrutmen, seleksi, koordinasi, penilaian kinerja, instruksi dll.
d.	Pengetahuan 
•	Sarjana dan diutamakan pascasarjana bidang ilmu sosial, ilmu politik dan atau studi pembangunan
•	Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam isu-isu pembangunan, desentralisasi, pembuatan kebijakan, partisipasi masyarakat.
•	Pengalaman di bidang community development.
•	Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang manajemen proyek, baik perencanaan, implementasi dan evaluasi.
•	Memahami dan mempunyai komitmen terhadap filosofi, prinsip dan tujuan proyek pengembangan partisipasi masyarakat.
Keterampilan dan Atribut Personal 
a.	Keterampilan 	
•	Mempunyai kemampuan menulis yang memadai 
•	Mempunyai kemampuan diplomasi dan komunasi yang memadai
•	Mempunyai keterampilan mengelola program
•	Keterampilan perencanaan, analisis dan evaluasi
•	Keterampilan fasilitasi yang memadai
•	Keterampilan menggunakan Microsoft Office
•	Keterampilan dalam bidang keuangan dan administrasi
•	Keterampilan berbahasa daerah dan bahasa Inggris baik menulis maupuri verbal
•	Keterampilan mengelola SDM. 
b.	Atribut Personal 
•	Kemampuan bekerja dan memimpin tim
•	Mampu bekerja sendiri dan sebagai anggota tim
•	Sabar dan toleran terhadap perbedaan perspektif
•	Kamampuan bekerja di bawah tekanan
•	Sabar dalam menghadapi tekanan psikologis
•	Sehat dan bersedia turun ke desa-desa
•	Komitmen pada keadilan sosial dan community development.

Modul 7
Monitoring dan Evaluasi

A.   Pengertian Evaluasi
1.	Evaluasi sebagai suatu proses pengumpulan informasi sebagai dasar untuk pengambil keputusan melalui pertimbangan dan penarikan kesimpulan,
2. Kelsey LD, 1976: Cooperative Extensian: Evaluasi merupakan suatu proses untuk menetapkan nilai suatu pragram atau kegiatan " Evaluasi: suatu metode untuk mengetahui sampai seberapa jauh kegiatan memperoleh kemampuan dan mengarah pada pencapaian tujuan,
3. Worthen BR and Sanders JR, 1973: Educational Evaluation: Theory and Practice: Evaluasi mencakup usaha mencari dan mengumpulkan informasi yang akan dijadikan dasar menilai suatu pragram, hasil, prosedur, tujuan, atau manfaat melalui berbagai cara pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
4.  Tyler RW 1969: Educational Evaluation, New Rol, New Means:
Evaluasi sebagai usaha meneliti apakah tujuan kegiatan yang diinginkm tercapai atau tidak

B.  Pengertian Monitoring
Monitoring adalah inspeksi oleh petugas dengan menggunakan mekanisme tertentu terhadap suatu operasi guna mendeteksi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melebihi batas-batas yg diperbolehkan.
Dalam melaksanakan monitoring dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagaiberikut:
1.	Apakah input yg selama ini diberikan sudah sesuai dengan tujuan (objectives) yg telah ditetapkan ? 
2.	Apakah sesuai pula dengan goals yang diinginkan? 
3.	Apakah proyek dapat dilaksanakan dengan memberikan keuntungan ?
4.	Apakah pimpro dapat melakukan penyesuaian secara benar terhadap segala perubahan yg terjadi manakala ada sesuatu hal yg terpaksa agak menyimpang ?
C.   Jenis Evaluasi
 Dilihat dari segi waktu pelaksanaan dan tujuan evaluasi dapat dibedakan menJadi 
1.	Evaluasi awal
2.	Evaluasi proses
3.	Evaluasi akhir
4.	Evaluasi dampak
Evaluasi yang baik dapat dilaksanakan hanya apabila didasarkan pada rencana yang baik.
Sebaliknya, rencana yang baik tidak akan dapat diciptakan apabila tidak didasarkon atas umpan-balik yang dihasilkan oleh evaluasi yang baik pula. Evaluasi tidak dimaksudkan guna mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang. salah, melainkan guna. memahami apa yg salah demi perbaikan selanjutnya.  Jadi harus bermakna positif dan konstruktif.
D.  Manfaat Evaluasi
1.  Dapat menetapkan keputusan yang tepat dengan mempeljari fakta dan bukti secara ilmiah dapat di pertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya,
2.  Dapat memberikan keyakinan kepada orang lain untuk dipertimbangkan dalam pingambilan keputusan lebih Ianjut,
3. Dapat merangsang motivasi untuk terus melaksanakan program yang telah dinilai baik,
4.  Dapat memperoleh pengalaman belajar dalam upaya memanfaatkan dan menerapkan iptek-seni yang dikembangkan dalam konteks kegiatan pem bangun
5. Dapat berfungsi sebagai aIat atau insrumen pengendalian sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diketahui atau dideteksi sejak dini.

E.   Langkah langkah Evaluasi
1.  Latar belakang evaluasi 
2.  Tujuan evaluasi
3.  Ruang lingkup evaluasi.
4.  Siapa yang melakukan evaluasi 
5.  Apa yang akan dievaluasi
6.  Bagaimana cara pengamatannya 
7.  Penentuan khalayakan sasaran evaluasi 
8.  Bagaimana evaluasi dilakukan
9.  Bagaimana memberi makna pada informasi yang terkumpul
    10  Penguman laporan evaluasi

F. Karakteristik Evaluator
Bersikap ilmiah, menghayati dan menguasai serta mendasarkan kegiatan evaluasinya pada penggunaan metodoloqi penelitian yang baku: Faktual, Analitik, Imparsial, Terpercaya, Obyektif.

G. Kriterium
Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan suatu atau beberapa standar (kriterium).
Semua kriterium menggunakan perbandingm antara seluruh manfaat dan seluruh pengeluaran baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang  dapat dinilai dengan harga pasar maupun tidak.
Kriterium  meliputi:
1.	Kriterium Internal
2.	Kriterium Ekternal:
a.	Independen
b.	Obyetif
c.	Valid
d.	reliabel